Insight praktis, panduan step-by-step, dan analisa tren seputar perlindungan brand dan strategi E-Commerce di Indonesia.
Mendapat status 'Usulan Penolakan' dari DJKI bukanlah akhir dari segalanya. Pahami perbedaan fundamental antara penolakan Pasal 20 dan Pasal 21 UU MIG, serta prosedur hukum menyusun Sanggahan (Hearing) yang kuat.
Baca SelengkapnyaKebijakan perlindungan HKI dari algoritma E-Commerce di tahun 2026 semakin agresif. Ratusan seller kehilangan akses tokonya secara mendadak akibat tidak memiliki sertifikat merek DJKI saat dilaporkan oleh kompetitor.
Baca SelengkapnyaSepanjang 2025 hingga 2026, penggunaan AI Generatif untuk membuat logo bisnis meningkat drastis di kalangan UMKM Indonesia. Platform seperti Midjourne...
Baca SelengkapnyaSalah satu kesalahan paling fatal pemilik bisnis F&B di 2026: hanya mendaftarkan nama produk di kelas barang, lalu kaget ketika nama kafenya dipakai orang lain. Kenali beda kelas 29/30 vs kelas 43 sebelum terlambat.
Baca SelengkapnyaAda jendela waktu 2 bulan yang sering terlewat: masa pengumuman merek di DJKI. Jika Anda tidak bertindak cepat, pesaing yang menjiplak nama bisnis Anda bisa sah menjadi pemilik terdaftar.
Baca SelengkapnyaMerek bukan sekadar nama, melainkan aset bisnis bernilai tinggi. Pahami cara sah mengalihkan hak merek lewat pewarisan, hibah, atau akuisisi, dan mengapa pencatatan resmi di DJKI wajib dilakukan.
Baca SelengkapnyaPunya sertifikat merek bukan jaminan lolos verifikasi Shopee Mall atau TikTok Mall. Marketplace di 2026 makin ketat, dan satu ketidaksesuaian data saja bisa membuat aplikasi Anda ditolak mentah-mentah.
Baca SelengkapnyaSempat viral akan didaftarkan Hak Ciptanya, Kemenkumham tegaskan bahwa sertifikat Hak Cipta untuk fenomena Sound Horeg tidak pernah diterbitkan.
Baca SelengkapnyaMengambil gambar dari internet lalu memodifikasinya untuk kebutuhan komersial brosur atau konten media sosial adalah pelanggaran hukum berat.
Baca SelengkapnyaTidak semua merek diperlakukan sama di mata hukum. Pelajari beda status hukum Merek Biasa dan Merek Terkenal (Well-Known Trademark) di Indonesia, plus strategi agar merek Anda tidak dituduh 'membonceng ketenaran' brand global.
Baca SelengkapnyaSalah memilih kelas barang atau jasa saat pendaftaran merek bukan sekadar masalah administratif. Ini soal ruang lingkup perlindungan hukum Anda, dan kasus-kasus di lapangan menunjukkan UMKM bisa rugi ratusan juta rupiah gara-gara kelas yang keliru.
Baca SelengkapnyaPemerintah semakin ketat memberantas pelanggaran hak cipta di ruang digital dengan memblokir ribuan situs ilegal sepanjang awal tahun 2026.
Baca SelengkapnyaLewat dari tanggal jatuh tempo perpanjangan merek di DJKI? Jangan panik dulu, ada masa tenggang 6 bulan. Tapi jika dibiarkan lebih lama, merek Anda bisa dihapus dan jatuh ke domain publik. Simak aturan lengkap dan dendanya di sini.
Baca SelengkapnyaBanyak pengusaha UMKM salah paham bahwa pemakai pertama adalah pemilik merek. Padahal, hukum di Indonesia tidak bekerja seperti itu.
Baca SelengkapnyaPenyelesaian sengketa merek tidak selalu harus di pengadilan. DJKI berhasil memediasi sengketa merek global ASICS tanpa proses litigasi yang panjang.
Baca SelengkapnyaMendapat Surat Usulan Penolakan dari DJKI bukan berarti merek Anda otomatis ditolak. Pahami kenapa penolakan terjadi, berapa lama waktu yang Anda punya, dan bagaimana strategi sanggahan yang benar agar merek tetap bisa terdaftar.
Baca SelengkapnyaKalah di tingkat Kasasi Mahkamah Agung, raksasa otomotif BYD terpaksa mengganti nama lini mobil mewahnya di Indonesia karena merek 'Denza' sudah terdaftar.
Baca SelengkapnyaBanyak produk UMKM yang viral di media sosial namun rentan dibajak karena belum didaftarkan. Sepanjang akhir 2026, Kemenkumham gencar mengedukasi UMKM tentang pentingnya legalitas Merek Dagang dan skema Merek Kolektif.
Baca SelengkapnyaPunya sertifikat merek yang hampir kedaluwarsa? Melalui inovasi Persetujuan Otomatis Perpanjangan (POP) Merek dari DJKI, perpanjangan hak kekayaan intelektual di tahun 2026 kini dapat diselesaikan secara instan dalam hitungan menit tanpa birokrasi rumit.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan rilis DJKI 2 Oktober 2026, pendaftaran Merek Kolektif di Indonesia telah menembus angka 872. Melalui kerja sama AHKFTA ECOTECH, pemerintah kini mendorong produk komunitas lokal untuk merajai pasar ekspor ASEAN hingga Hong Kong.
Baca SelengkapnyaKabar gembira bagi pelaku usaha, per 1 Oktober 2026 DJKI Kemenkumham resmi memangkas waktu penyelesaian permohonan Merek menjadi 4 bulan. Menteri Hukum bahkan menargetkan layanan tercepat di dunia pada 2027.
Baca SelengkapnyaSepanjang September 2026, Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa DJKI gencar melakukan operasi penutupan paksa (takedown) terhadap ribuan tautan penjual barang palsu di platform E-Commerce berbekal aduan pemilik sertifikat merek sah.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan rilis resmi DJKI pada 18 September 2026, sengketa pendaftaran merek 'Amerta' dan 'Nadi' berhasil diselesaikan melalui instrumen Pengalihan Hak. Pelajari bagaimana manuver hukum ini dapat menyelamatkan aset merek perusahaan Anda dari vonis penolakan tetap.
Baca Selengkapnya